Ketika DPP PBB Memberikan Mandat Kepada Kadernya Non Muslim

 

Jakarta Selatan-www.dutabangsanews.com I INDONESIA adalah Negara Bhineka Tunggal Ika, di mana di tengah masyarakatnya berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras antar golonngan, tetapi. Tetap Indonesia adalah sebuah negara besar,  penduduknya besar, wilayahnya besar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara majemuk, hingga kini masyarakat negeri ini tetap aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Islam adalah agama mayoritas penduduk negeri bernama Indonesia, sebagai penduduk mayoritas Islam tetap melindungi agama dan penduduk minoritas lainnya, kaum minoritas di negeri ini tetap aman dan nyaman tanpa ada usikan, terusik,  tanpa  ada hal-hal membuat mereka tidak nyaman di negeri ini. Tetapi, rasa aman dan nyaman itu tetap ada dan terus melekat dibenak masyarakat Indonesia. 

Ummat Islam Indonesia tentu mempunyai pilihan terhadap partai politik sebagai pilihan mereka, tetapi. Bagaimana pandangan ummat terhadap Partai Islam sebut saja Partai Bulan Bintang (PBB). PBB adalah partai politik berazaskan Islam, pertanyan mendasar, pertanyaan esensial adalah  apakah ummat di negeri ini mendukung PBB sebagai Partai Islam. Bagaimana tanggapan Sekjen DPP PBB Ir. Afrisyah Noor, M. Si.  

Sekjen DPP PBB Ir. Afriansyah Noor, M. Si, berucap bahwa, PBB  Partai Berazaskan Islam dan ke-Indonesiaan, pihaknya di PBB sangat menghargai keberagaman, pluralisme, sesuai yang diajarkan ketua umum, harus diingat bahwa keberagaman tersebut adalah salah satu ciri khas Indonesia, sehingga kita. Saling hormat menghormati, harga menghargai, dengan salin mentoleransi sesama pemeluk agama yang ada.   

“Islam itu Rahmatan Lilalamin, melindungi ummatnya, tidak zolim kepada kaum minoritas, kepada kaum lemah, selama ini bahwa kaum kelompok minoritas terjamin keberagamannya,”demikian kata Sekjen DPP Partai Bulan Bintang Ir. Afriasnyah Noor, M. Si saat wawancara khusus kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di kediaman beliau di Bilangan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.    

Jadi tutur Sekjen PBB, terjadi sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang beragama Islam, atau ada kelompok yang melakukan peristiwa tersebut, sebaiknya. jangan disalahkan Islam, yang melakukan itu adalah oknum. Jadi tidak ada kaitannya dengan Islam. Dulu, ada DI/TII, PRRI Permesta, jangan disalahkan Islam dalam konteks ini, karena. Ketika itu ada organisasi ingin mendirikan Negara Islam.  

Hidup di Indonesia saling menghargai tutur Sekjen DPP PBB, dengan demikian akan timbul rasa simpati antar satu orang ke orang lainnya selanjutnya terus berantai. Dengan saling menghargai dan tidak saling menyalahkan, apalagi menyalahkan agama tertentu kita berharap hal-hal seperti ini tidak akan terjadi.  

Dalam kesehariannya bagi saudara-saudara kita ujar Sekjen DPP PBB yang beragama minoritas, kita terus menjaga, kita terus membangun kesadaran beragama, sehingga saudara-saudara agama minoritas di negeri ini aman dan nyaman saat mereka menjalankan prosesi agama yang mereka anut, yang mereka jalankan. 

“Di Partai Bulan Bintang pasca Muktamar ke 5 di Provinsi Bangka Belitung di muktamar tersebut sudah diputuskan, bahwa di mana di daerah-daerah Islamnya mayoritas kita mengajak pemeluk agama mayoritas di daerah tersebut untuk bergabung dengan PBB, seperti di Bali yang mayoritas beragama Hindu, jadilah pengurus partai di Bali beragama Hindu, begitu juga di Papua, Ketua DPW PBB asli Papua bukan beragama Islam, tapi. sekretaris wilayahnya Islam, demikian juga di kabupaten dan kota di Papua, hal sama juga terjadi di Sulawesi Utara, pengurus di provinsi ini agama mayoritas di sana, nah. Itu yang kita lakukan,”ungkap Sekjen DPP PBB Ir. Afriansyah Noor, M. Si. 

Dengan kebijakan-kebijakan PBB seperti ini, tentu keberadaan partai ini di terima di semua daerah, diterima di masyarakat, karena PBB melihat realitas di tengah masyarakat di daerah tersebut. Hingga saat ini tidak ada benturan antar pengurus di daerah baik di DPW, DPC, PAC dan Ranting PBB, semua satu komando di bawah komando Ketua Umum DPP PBB Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, M. Sc. Mansur Soupyan Sitompul.